Kontekstualisasi Pemilu Ditengah Harapan Perubahan

purnomosidiKebanyakan orang ketika mendengar kata pemilu, yang pertama kali muncul dalam benaknya adalah sikap apatis dan skeptis. Apatis adalah istilah psikologis  untuk keadaan ketidakpedulian, sedangkan skeptis adalah sikap tidak percaya atau ragu-ragu karena pengalaman sebelumnya. Ketidakpedulian dan ketidakpercayaan atas keberadaan pemilu ini tentulah sangat logis, karena berkaitan dengan situasi empirik akan pengalaman pemilu sebelumnya. Situasi dimana para elit politik hasil pemilu belum mampu secara nyata memenuhi janji kampanyenya. Hal ini menjadi rumit tatkala dikaitkan dengan situasi sosial ekonomi yang tidak kunjung membaik bahkan masyarakat justru dipertontonkan suasana yang kurang edukatif akibat pertikaian para elit dan maraknya panggung korupsi. Dan Jika kemudian lebih dipertegas dengan mengggunakan logika masyarakat, maka pemilu menjadi sesuatu yang dipersepsikan negatif, karena kekecewaan atas situasi politik saat ini yang tidak merepresentasikan harapan masyarakat. Padahal ujung akhir dari segala tindakan politik mestinya merujuk pada terwujudnya perbaikan kualitas hidup masyarakat sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses manifestasi kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat yang diartikulasikan dalam tindakan memilih dalam pemilu secara substansial merupakan pemandatan kepada wakil rakyat, siapapun yang terpilih untuk menjalankan wewenangnya demi sebesar-besarnya kemakmuran orang banyak.

Kemakmuran memang sangat erat hubungannya dengan sistem politik dan watak kekuasaaan. Sistem politik demokratis sesungguhnya membuka ruang yang sangat terbuka bagi jalan kemakmuran. Watak kekuasaan yang korup dan bergerak tidak dalam kerangka kepentingan negara, tapi terlalu dikuasai kepentingan kelompok, tentu akan membentuk rezim yang korup pula. Dalam situasi ini posisi rakyat dalam sistem demokratis-pun kemudian hanya akan menjadi obyek legitimasi kekuasaan.

Pemilu dalam sistem demokrasi adalah alat rakyat untuk melakukan kontrol terhadap penyelengaraaan kekuasaan yang selama 5 tahun tidak berjalan searah dengan harapan dan cita-cita sejarah berdirinya Republik Indonesia. Dalam alinea 4 pembukaan UUD 45 jelas, bahwa tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah kemakmuran dan keadilan sosial. Maka kemudian pemilu seharusnya menjadi strategis tatkala proses pendidikan politik rakyat secara massif terus digelorakan oleh siapapun, elemen bangsa ini yang masih peduli akan nasib dan keterarahan akan cita-cita luhur para pendiri bangsa. Tanpa kesadaran dan keinginan bersama dalam meluruskan cita-cita sejarah demi kemakmuran rakyat, tentu negara ini semakin hari akan semakin terpuruk. Peluang itu masih terbuka, karena sejarah dunia membuktikan hal itu. Amerika menjadi negara superpower melalui perjuangan George Washington yang mengobarkan gerakan rakyatnya atas keterpurukan dan tekanan penjajahan Inggris saat itu, China menjadi negara besar juga diawali oleh perjuangan seorang Mao Tze Tung melaui apa yang disebutnya longmarch atau “Mars Panjang”, India dengan ketokohan Mahatma Gandhi, dan banyak lagi negara yang tadinya terpuruk dan tertatih-tatih dalam susana kemelaratan toh kemudian bangkit berdiri tegak menjadi negara yang disegani dan bermartabat. Indonesia pernah mengalami masa itu, mengapa tidak mulai sadari hal itu.

Kita sekarang tidak hidup dalam situasi politik otoritarian, tapi hidup dalam situasi liberalisasi politik dan ekonomi, persoalan sebenarnya adalah banyak orang yang sudah semakin menyadari situasi, semakin cerdas dan memiliki pemikiran progresif untuk memperbaiki situasi negara, tapi satu hal yang belum kita miliki adalah tindakan progresifnya. Perubahan tidak bisa ditunggu tapi hendaknya diperjuangkan, harapan perubahan adalah harapan perbaikan nasib hidup orang banyak yang tidak terlepas dari korelasi kualitatif antara praktek demokrasi dan kesejahteraan rakyat. Dengan demokrasi kran perubahan lebih terbuka karena kita sebenarnya memilki modal sosial dan politik yang cukup untuk menentukan pemimpin masa depan yang lebih baik dan berkualitas sebagai pengemban amanat rakyat. Saatnya rakyat memilih pemimpin yang punya kualitas dan keberanian dan tentu saja visioner atas terwujudnya cita-cita sejarah. Karena dengan begitu rakyat bukan lagi sebagai obyek politik tapi menjadi subyek politik demi pertimbangan jangka panjang bukan lagi mengabdi dan menggadaikan masa depan bangsa ini pada sikap pragmatisme apalagi transaksionalisme sesaat. (Pur, Hupmas)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: