Anggota Panwaslu Kab. Purworejo Terpilih

Oleh : Kukuh Widiyantoro, A.md (Staf Sekretariat KPU. Kab. Purworejo).

Uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Panwaslu Kab. Puworejo oleh Bawaslu pada hari Selasa-Rabu, 23-24 Maret 2010, yang bertempat di Hotel Inna Garuda, Yokyakarta telah dilaksanakan. Uji kelayakan dan kepatutan juga dilakukan untuk calon anggota Panwaslu Kab. Wonosobo, dan Klaten secara bersamaan dalam jadwal yang berurutan. KPU Kabupaten Purworejo mengirimkan 6 nama calon Panwaslu Kab. Purworejo ke Bawaslu, nama-nama calon antara lain :

  1. Anik Ratnawati, S.Pd;
  2. Anna Probowati, SE, MM;
  3. Kusuma Arum Dewa Antara, SH;
  4. Muhammad Setiabudi S, S.Pd;
  5. Mustofa Akhad, SE;
  6. Drs. Tri Kuncoro.

Setelah dilakukan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Panwaslu Kab. Purworejo, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menetapkan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Panwaslu Kada) dalam rangka Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purworejo yang disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purworejo melalui surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 45 / Bawaslu / III / 2010, sebagai berikut :

  1. Muhammad Setiabudi Sampurna, S. Pd;
  2. Drs. Tri Kuncoro; dan
  3. Anik Ratnawati, S. Pd.

yang selanjutnya anggota Panwas Kab. Purworejo terpilih akan dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah / janji sebagai anggota Panwas Kab. Purworejo pada Hari Rabu, 31 Maret 2010 bertempat di Hotel Immperial Aryaduta, Tangerang, didampingi oleh Ketua KPU Kab. Purworejo, H. Muslikhin Madiani, Bupati Purworejo yang diwakili oleh Asisten I Setda, Drs. Tri Handoyo, MM dan Ketua DPRD Kab. Purworejo yang diwakili oleh Wakil Ketua DPRD Kab. Purworejo, H. Muh. Dahlan, SE.

Anggota Panwaslu Kab. Purworejo dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan atas UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dalam Pasal 78, meliputi:

  1. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
  2. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
  3. Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
  4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk Ditindaklanjuti;
  5. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
  6. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
  7. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut reko-mendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;
  8. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
  9. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: